Seringkali kita mendengar pendapat yang mengatakan bahwa Bali memperoleh kue sangat kecil dari devisa yang berasal dari industri pariwisata. 

Menurut pendapat mereka itu, dalam UU No 33/2004 hanya daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) saja yang memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan pendapatan dari industri pariwisata tidak dipertimbangkan dalam perolehan DBH karena bukan bagian dari SDA.  Pertanyaannya adalah "Benarkah Bali sangat sedikit memperoleh manfaat devisa dari industri Pariwisata? ". Cukup keliru pendapat tersebut, sebab pendapatan devisa dari industri pariwisata berbeda dengan devisa dari usaha yang perolehannya berkaitan dengan SDA (seperti sektor Kehutanan, Pertambangan, dan Perikanan).

Devisa pariwisata diterima langsung oleh mereka yang bergerak di industri pariwisata (seperti pengusaha,  karyawan). Devisa (mata uang asing) yang diterima itu saat dibutuhkan untuk bertransaksi (seperti untuk membayar gaji, membeli bahan baku, menyewa tempat dan berbagai kepentingan lainnya), tentu  devisanya akan ditukar ke dalam denomenasi (satuan) rupiah di money changer atau bank umum, yang kemudian money changer dan bank umum itu menukarkannya ke Bank Indonesia (BI). 

Devisa yang berakhir di Bank Indpnesia itulah yang menjadi cadangan devisa bagi negara. Makanya, industri pariwisata disebut sebagai penyumbang devisa.  Perlu diketahui juga, penyumbang devisa bukan hanya industri pariwisata saja, tapi banyak pihak lain, seperti para eksportir, PMI (pekerja migran Indonesia sprt pekerja kapal pesiar, TKW dan TKI), diaspora yang mengirim uang ke dalam negeri dan pihak-pihak lainnya. Semakin banyak yang memperoleh devisa lalu mengirim ke dalam negeri dan menukarkannya, maka cadangan devisa di BI semakin membesar. 

Jika semakin membesar cadangan devisa itu, maka semakin kokoh pondasi ekonomi dikarenakan nilai tukar rupiah akan semakin menguat, sebab akan 'kebal' dengan gempuran permintaan penukaran. Berapapun permintaan (demand) uang asing (devisa) diminta oleh pasar, akan mampu dipenuhi oleh BI. Ini berakibat nilai tukar rupiah akan stabil atau bahkan semakit menguat. 

Kembali tentang Devisa pariwisata Bali yang diperkirakan per-tahun sekitar 130 T - 140 T, tentu tidak serta merta langsung masuk menjadi penerimaan (kas) negara, melainkan hanya berkontribusi ke dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  Devisa pariwisata yang diterima oleh para pelaku pariwisata itulah yang menggeliatkan (menggerakkan) ekonomi Bali setelah menjadi rupiah. Uang itu berputar dan memberikan multiplier effect (efek pengganda) bagi perekonomian Bali.