Suara Warga

Kontribusi Industri Pariwisata terhadap Perekonomian Bali?

 Kamis, 13 Mei 2021, 15:10 WITA

beritabali/ist

IKUTI BERITABULELENG.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Beritabuleleng.com, Banjar. 

Pergerakan ekonomi itulah yang berkontribusi ke pemerintah (baik pusat maupun daerah) dalam bentuk pajak. Pemerintah Pusat memperoleh penerimaan dari  Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi & Bangunan (PBB) tertentu. 

Pemerintah Provinsi memperoleh penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sedangkan untuk Kabupaten/Kota memperoleh penerimaan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan beberapa pajak daerah lainnya.

Jadi dalam bentuk demikianlah Devisa yang berasal dari industri pariwisata berkontribusi terhadap penerimaan ke kas negara maupun kas daerah.  Berbeda dengan kontribusi pengusaha/perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam (SDA), kontribusinya langsung masuk ke kas negara dan kas daerah.  Sekedar contoh sesuai UU No. 32/2004: untuk skema Dana Bagi Hasil (DBH)  SDA yang dapat diperbaharui, seperti Perusahaan Kehutanan misalnya, Pemerintah memungut:

1. Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dengan pembagian untuk Pemerintah Pusat memperoleh sebesar 20% dan Pemerintah Daerah sebesar 80% (kemudian dibagi lagi  dengan proporsi untuk Pemerintah Provinsi memperoleh sebesar 16% dan Pemerintah Kab/kota sebesar 64%).

2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), yang pembagiannya untuk Pemerintah Pusat sebesar  20% dan Pemerintah Daerah sebesar 80%, yang kemudian dibagi lagi menjadi untuk Pemerintah Provinsi sebesar16%, Pemerintah Kabupatan/Kota penghasil sebesar 32%, dan Pemerintah Kabupaten/Kota satu Provinsi sebesar 32%.

3. Dana Reboisasi dengan komposisi untuk Pemerintah Pusat memperoleh sebesar 60% dan untuk Pemerintah Daerah sebesar 40%. 

Kalau SDA yang tidak dapat diperbaharui, proporsi pembagian DBH lebih rinci lagi.  Ambil contoh misalnya, untuk Perusahaan Pertambangan Umum, maka akan dikenakan: 

1. Iuran tetap (land rent) yang dibagi untuk Pemerintah Pusat sebesar 20% dan untuk Pemerintah Daerah sebesar  80%, yang kemudian jatah daerah dibagi lagi untuk Pemerintah Provinsi sebesar 16% dan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 64%. 

2. Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty). pembagiannya untuk Pemerintah Pusat sebesar 20% dan untuk Pemerintah Daerah sebesar 80%, dimana untuk daerah itu dibagi lagi menjadi untuk Pemerintah Provinsi sebesar 16%, untuk Pemerintah Kabuaten/Kota Penghasil sebesar 32%, dan untuk Pemerintah Kabupaten/kota satu Provisni sebesar 32%. 

Demikian juga untuk Perusahan Pertambangan Minyak Bumi, Perusahaan Pertambangan Gas Bumi, Perusahaan Pertambangan Panas Bumi, dan Perusahaan Perikanan, semuanya memiliki kewajiban untuk mengkontribusikan pendapatannya ke sisi Penenerimaan Negara sesuai UU 33/2004.

Berdasarkan paparan itu, cukup jelas bahwa Bali memperoleh benefit (manfaat) dari perolehan devisa industri pariwisata, meski secara tidak langsung (indirect effect) karena melalui mekanisme multiplier effect dan berujung pada pajak. Buktinya sebelum ada pandemi,  Pertumbuhan Ekonomi Bali selalu di atas rata-rata petumbuhan ekonomi nasional. 

Demikian juga presentase jumlah orang miskin dan pengangguran, selalu Bali lebih baik dari rata-rata nasional. Itu semua akibat industri pariwisata berkontribusi besar terhadap perekonomian Bali. Namun semua itu terbalik akibat wabah (pandemi) ganas yang melanda seluruh belahan dunia ini. Industri pariwisata mengalami dampak negatif yang paling parah, yang rembetannya ke hampir seluruh sektor menjadi ikut terpuruk.

Penulis : Kontributor Buleleng


Halaman :